Pemerintah Jepang dikabarkan berencana untuk memperpanjang status darurat yang mencakup Tokyo dan wilayah lainnya dalam upaya untuk menahan penyebaran wabah COVID-19 hingga tanggal 7 Maret 2021. Perdana Menteri Yoshihide Suga akan membuat keputusan akhir minggu ini tentang perpanjangan tersebut setelah mendengar pendapat dari panel ahli dan menteri-menteri terkait.
Tokyo dan prefektur di sekitarnya seperti Kanagawa, Chiba dan Saitama akan tetap berada dalam status darurat, begitu juga halnya di prefektur Aichi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo dan Fukuoka. Beberapa prefektur berpenduduk sedikit seperti Prefektur Tochigi dipertimbangkan untuk dicabut dari status kondisi darurat karena mengalami penurunan kasus berdasarkan info media setempat.
Prefektur yang masih diberlakukan status darurat (credit: https://www.japan-guide.com/)
Aplikasi status darurat telah membantu mengurangi penyebaran kasus baru di Jepang yang sempat mencapai rekor pada awal Januari dan menimbulkan banyak kekhawatiran. Namun meski jumlah infeksi telah mengalami penurunan, PM Yoshihide Suga mengatakan bahwa angka penyebaran masih sangatlah tinggi. Hingga saat ini, Jepang telah memiliki total 390.687 kasus virus corona dan 5.766 kematian pada Senin (01/02/2021) pagi.
Selama pemberlakukan status darurat, pemerintah telah mendesak masyarakat untuk tinggal di rumah sebanyak mungkin dan meminta bar dan restoran untuk tutup lebih awal. Perusahaan didorong untuk mengadopsi kerja jarak jauh, sementara kehadiran di acara-acara besar dibatasi. Namun Jepang saat ini tidak memaksakan aturan tersebut atau seperti negara lain yang telah memberlakukan sanksi berat. Beberapa bar dan restoran, yang sudah terpukul oleh pandemi, telah mengabaikan permintaan tersebut untuk menghindari kehilangan lebih banyak pelanggan.
Dalam upaya memperbaiki situasi, pemerintah telah mengusulkan undang-undang yang memberlakukan denda jika melanggar aturan. Dewan Perwakilan Rakyat Jepang mengesahkan serangkaian RUU yang diharapkan akan diberlakukan mulai hari Rabu setelah disahkan oleh Dewan Majelis Tinggi Parlemen.
Revisi undang-undang penyakit menular akan memberlakukan denda hingga 500.000 yen ($ 4.770) untuk pasien COVID-19 yang menolak dirawat di rumah sakit atau pergi sebelum dipulangkan secara resmi, dan 300.000 yen untuk mereka yang gagal berpartisipasi dalam survei epidemiologi oleh otoritas kesehatan.
Revisi lain terhadap undang-undang tindakan khusus virus korona menyerukan denda hingga 300.000 yen untuk restoran dan bar yang tidak bekerja sama dengan perintah untuk mempersingkat jam operasional mereka selama pemberlakukan status darurat dan hingga 200.000 yen untuk mereka yang tidak bekerja sama dalam situasi yang dikategorikan dalam status darurat.
Toshihiro Nagahama, ahli ekonom di Dai-Ichi Life Research Institute, melihat perpanjangan status darurat hingga 2 bulan dapat memotong sekitar 3 triliun yen dari perekonomian. Hingga saat ini, tingkat pengangguran di Jepang tercatat sekitar 2,9% dan penurunan dalam jumlah kebangkrutan menunjukkan bahwa pengeluaran dan dukungan pinjaman dari pemerintah serta Bank of Japan sejauh ini telah membantu meredam pukulan ekonomi akibat pandemi, namun kekhawatiran ke depannya adalah berapa lama perusahaan dapat bertahan jika kondisi status darurat diperpanjang dan pengeluaran konsumen tetap lemah. Yasuhide Yajima, kepala ekonom di NLI Research Institute, memperingatkan tidak akan ada kebangkitan pertumbuhan & konsumsi yang dramatis, bahkan ketika status darurat berakhir, kecuali ada kepastian yang lebih konkrit bagi publik seperti melihat dampak dari vaksinasi.
Source:
- https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/01/national/japan-coronavirus-emergency-extend/
- https://english.kyodonews.net/news/2021/02/049b8f5aa456-breaking-news-japan-to-extend-covid-19-state-of-emergency-tues-sources.html
